pelaksanaan anggaran di pemda dilakukan oleh. uata iretnem adapek nakasaukiD . pelaksanaan anggaran di pemda dilakukan oleh

menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD. yang dihasilkan oleh kolom “Laporan Realisasi Anggaran”. Rekening Pengeluaran adalah Rekening giro /rekening virtual pemerintah pada Bank Umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja, termasuk didalamnya Rekening. Rancangan tersebut dipengaruhi. Perencanaan dan Penyusunan RAPBN dilakukan pada setiap periode Januari-Juli di tahun sebelum pelaksanaan anggaran. anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Daerah kepada desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa. 12. Dasar Pengetahuan. Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (Freeman (2003) dalam Nordiawan 2007:19). dokumenkan oleh K/L dalam bentuk data elektronik dan disampaikan kepada Kementerian Keuangan c. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota dalam melaksanakan program kegiatan membutuhkan anggaran untuk pembiayaannya. 6 Penyertaan modal dilakukan oleh Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha, Badan Layanan Umum, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan. Dokumen ini berguna bagi para bendahara. 2 Rumusan Masalah Merujuk pada paparan yang dijelaskan pada sub bab latar belakang, masalah penelitian yang. Selanjutnya, pelaksanaan anggaran dilakukan dengan pengadaan berbasis elektronik e-procurement dan penerapan e-catalog. Fungsi otorisasi. Entitas akuntansi menyelenggarankan akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan untuk kemudian disampaikan ke entitas pelaporan. Mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana umum pengadaan barang/jasa kecuali pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas. revisi anggaran; h. 33%. Pelaksanaan Swakelola 7 D. DIPA Petikan adalah DIPA per satuan kerja yang Hal ini terjadi akibat SOP di Pemda yang belum menyesuaikan inovasi itu dan diperparah dengan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), yang wajib digunakan oleh Pemda, ternyata juga tidak mengalami perbaikan. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran ID. Hampir semua Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja nya, baru mempunyai 4 (empat) instrument, minus analisis standar belanja (ASB). dilakukan oleh Biro di LKPP. 36. Pelaksanaan Pilkada didukung oleh pemerintah daerah melalui dana hibah yang dianggarkan. 54 Tahun 2010, PPK bertanggung jawab terhadap semua tahapan dalam pengadaan barang dan jasa, dimulai dari perencanaan hingga selesainya. bahwa saat ini penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakartamasih dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga perlu pemerintahan daerah. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ratna dan Nasrah (2016) dengan judul Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. pelaksanaan kegiatan, hambatan dan penyimpangan maupun penyelewengan. Urusan-urusan yang tidak diatur dan dilaksanakan secara sentralisasi oleh pemerintah pusat, dapat diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kajian SANRI 25 Januari 2021 - LAN RIDokumen ini berisi hasil kajian tentang Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada tanggal 25 Januari 2021. PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003), penyusunan anggaran oleh Kementerian/Lembaga berpedoman Ditulis oleh: Ruli Indra Kusuma, Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker KPPN Tarakan Persoalan anggaran masih terus berulang. - 6 - Pasal 2. b. pelaksanaan litkaji di lapang dan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi, Masukan atau saran untuk perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan kegiatan di lapang. sebelumnya yang dilakukan di Kota Cimahi dengan menggunakan variabel ini. Pelaksanaan Anggaran Di Pemda Dilakukan Oleh – Berdasarkan salah satu asas umum APBD, yaitu: dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif,. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi: bimbingan teknis pemeriksaan. Untuk memenuhi pelaksanaan otonomi di bidang. Jika terdapat penambahan ID/No Telp pemerintah, perlu dilakukan penambahan /Perekaman Referensi Data Pelanggan. adalah barang atau jasa yang dihasilkan dari pelaksanaan sebuah kegiatan untuk mendukung pencapaian . Unduh panduan ini untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja Anda sebagai pengelola APBN. Oleh karena itu, penyelesaian Undang-undang tentang Keuangan Negara merupakan kelanjutan dan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini dalam rangka memenuhi kewajiban. dijadikan acuan bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia dalam membuat perencanaan daerah, sehingga terkadang prioritas pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Peran Masyarakat dalam Pembentukan Perda yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. 13. Secara empirik, kondisi ini berkaitan erat dengan belum optimalnya pelaksanaan pengawasan internal yang dilakukan oleh. Panduan Pelaksanaan Reviu atas LK ini menguraikan kegiatan yang perlu dilakukan pada tiap tahapan reviu, termasuk di dalamnya prosedur reviu yang berisi serangkaian langkah yang dilaksanakan oleh pereviu dalam menelaah penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK. 135020307111049. pelaksanaan anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan pengadaan barang/jasa terhadap. Kendala-kendala apa saja yang dapat mempengaruhi DPRD dalam. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK. Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: a. Bastian, 2006:191). Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017. Email : denny. 001. Dari Gambar 1. Analisis efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK. Abstract. 3. 1) Struktur koordinasi dan kelembagaan mengikuti pendekatan. Anggaran yang diperlukan untuk membiayai pelaksanaan tugas KIP dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan. program dan g. 02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. “Bencana” keterlambatan pembayaran gaji PNS Pemda di awal tahun 2022 lalu masih terulang di awal 2023 ini. Fungsi otorisasi. 20. Penumpukan tagihan pada akhir tahun bisa dikatakan merupakan sebuah hal yang rutin terjadi. yang terkait dengan pangadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah. Siklus Anggaran (Budget Cycle) adalah masa atau jangka waktu mulai saat anggaran (APBN) disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerahpenganggaran Termasuk didalamnya adalah terkait siklus perencanaan dan penganggaran. Sesuai amanat dalam PMK nomor 211/PMK. Dalam pelaksanaan seleksi calon penyedia jasa konsultansi, ada dua. Unduh. Tidak dilakukan Pemungutan PPh 22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat Pada dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dilampirkan rencana kerja dan anggaran Badan Layanan Umum dalam lingkungan kementerian negara yang bersangkutan. 000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari. Pada sisi pendapatan. Menjadi dasar bagi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh institusi pengawasan; 8) SPM akan dapat memperjelas tugas. dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk. negara/lembaga untuk menyusun konsep dokumen pelaksanaan anggaran. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DlPAPelaksanaan PUG di Daerah bertujuan untuk: a. Rancangan APBN oleh Pemerintah Pusat, maka pengalokasian sumber. (3) Konsep dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara selambat-lambatnya minggu kedua bulan Desember. 3 Kajian Bansos Oleh Tim Kerja Bantuan Sosial Kementerian Keuangan Kesimpulan hasil kajian Tim Kerja Bantuan Sosial Kemenkeu yang di lead oleh DJPB (disampaikan ke Menteri Keuangan 14 Januari 2015): 1. Setelah Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa, kini DAU melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di daerah dilaksanakan dalam rangka mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terhadap pemda yang tersebar di seluruh Indonesia. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasaanggaran, maka perlu dilakukan penilaian terhadap kewajarannya. 2012 4. (Nurdjaman, 1992: 2)5. PELAKSANAAN ANGGARAN. Upaya untuk menyusun undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara telah dirintis sejak awal berdirinya negara Indonesia. 3. Dibentuknya dua lembaga ini sesuai dengan kewenangannya bertujuan untuk menjamin. KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa tata cara. oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota. pengawasan pekerjaan. Pengawasan tersebut mencakup pengawasan terhadap: • Pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidangngnya • Efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya Pengawasan oleh. Bank penerbit Kartu Kredit pemerintah merupakan Bank yang sama dengan rekening BP/BPP di buka, dan Kantor Pusat Bank tersebut melakukan kerjasama dengan DJPb. Pengujian wetmatigheid dilakukan untuk mencari tahu terhadap jawaban atas pertanyaan, apakah. JAKARTA, DDTCNews – Presiden Jokowi merilis beleid tentang standar harga satuan regional yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD. SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. B? Jawab: SKPKD yang mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD dalam kapasitas sebagai Pemda. Kegiatan Teknis adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Eselon II LKPP yang bersifat memberikan pelayanan eksternal, yang dilakukan oleh Direktorat di LKPP. PENGARUH KARAKTERISTIK PENGANGGARAN TERHADAP KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KOTA KEDIRI Oleh: Himawan Wicaksono Dosen Pembimbing: Dr. Oleh karena itu, penerapan anggaran. Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan : a. Dikuasakan kepada menteri atau. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka. Melakukan evaluasi atas penyerapan anggaran yang sudah dilakukan oleh 23 December 2021 18:32. Pada APBN 2021, PNBP diproyeksikan sebesar Rp 298,2 triliun. kartu kredit pemerintah; dan i. Perubahan waktu pelaksanaan akibat keadaan kahar yang melampaui Tahun Anggaran dapat dilakukan dengan ketentuan: (a) Berdasarkan analisa PPK akan lebih efektif apabilaDokumen ini berisi panduan tentang proses pengujian dan pembayaran tagihan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran pada proyek-proyek Kementerian PUPR. 18 Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana dimana untuk skala nasional dilakukan oleh Presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota. dengan penandatanganan kontrak dilakukan setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disahkan, terutama untuk paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah namun tidak terbatas pada: a) Barang/jasa yang harus tersedia di awal tahun anggaran. Revisi DIPA IV. pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kegiatan pemerintahan. D alam rangka percepatan pelaksanaan belanja di daerah, beberapa langkah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah P usat antara lain: a. SPP/SPM dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. alat evaluasi kerja Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan anggaran. b. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK yang telah. Sedangkan menurut Basu Swasta (1996, hal. Menyediakan Anggaran Kesehatan 10% dari total belanja (Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan); f. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;Bandar Lampung, 17 November 2021 Dasar Hukum. Tahap pengawasan APBN. pembelian atau kuitansi. Selanjutnya baru dilakukan pengawasan oleh Inspektorat terhadap. Dokumen ini meliputi langkah-langkah, persyaratan, dan contoh dokumen yang diperlukan dalam pengujian dan pembayaran tagihan. Peraturan Menteri Keuangan. dalam kegiatan pembangunan oleh pemerintah. 3,. Adapun pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh MenteriPersiapan yang dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya adalah antisipasi Pemerintah dalam memitigasi resiko terjadinya kegagalan transformasi akuntansi. Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPAPBD) merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah setelah proses penyusunan Rancangan APBD, persetujuan RAPBD oleh DPRD, pengesahan APBD oleh Pemerintah Pusat, penetapan menjadi APBD, dan pelaksanaan APBD selesai dilakukan. Pengadaan Barang/Jasa di sektor pemerintah, yang biasa dikenal dengan istilah. Oleh: Toni (Pegawai KPPN Singkawang) Pelaksanaan APBN tahun 2022 sudah di ambang pintu. pelaksanaan tugas-fungsi K/L dan/atau penugasan prioritas pembangunan nasional. Pasal 312 UU 23/214:. 8. Di bidang perizinan dengan penerapan PTSP. APBD disetujui Pemerintah Daerah (Pemda) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. undangan di bidang percepatan pelaksanaan berusaha serta peraturan pelaksanaan OSS; - 8 - b. Korupsi (sudah) Terjadi Sejak Perencanaan Anggaran. dari: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran/perbendaharaan, akuntansi, serta pemeriksaan dan. Partisipasi masyarakat dalam penggunaan dan. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota. PNBP merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang tidak kalah penting dengan kedua sumber pendapatan lainnya yaitu pajak dan hibah. bahwa untuk pelaksanaan transformasi kesehatan . Dalam Peraturan. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Menyediakan anggaran diklat ASN sekurang kurangnya 0,36% dari total belanja APBD Provinsi dan 0,16% dari total belanja APBD Kabupaten/Kota; g. Menjelang akhir tahun 2020, pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2021 telah memasuki tahap finalisasi bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia, dengan. (4) Dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan penunjukan KPA atas pelaksanaan urusan bersama dan tugas pembantuan kepada. 1 Pengertian Anggaran Semakin kompleksnya masalah yang dihadapi pemerintah daerah saat ini, menuntut banyak kegiatan yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut. adalah barang atau jasa yang dihasilkan dari pelaksanaan sebuah kegiatan untuk mendukung pencapaian . PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB. perencanaan yang harus dibuat oleh setiap Perangkat Daerah (PD) dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 yang mengatur tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat [1] APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31. Dari perencanaan itu proses/kegiatan pembangunan berjalan sesuai. 2. dalam RKA di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, yang. Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen yang disusun oleh Pengguna Anggaran berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) yang telah disetujui oleh DPR dan ditetapkan dalam Keputusan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (RABPP) atau DHP RDP BUN,. 88. 3. PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003), penyusunan anggaran. Pelaksanaan kegiatan hendaknya dilakukan melalui perencanaan yang cermat. 3. Oleh: Pringadi Abdi Surya. Di tahun 2015, pemerintah menerbitkan LKPK dan LKSP tahun anggaran 2014 (Badan Pemeriksa Keuangan 2016, 36). dalam hal ini, pelaksanaan APBN perlu dipahami oleh seluruh stakeholder, baik dari proses dan mekanismenya, regulasi yang melandasinya, jangka waktunya, maupun tanggung. Disusun oleh: 1 KATA PENGANTAR. Kajian ini juga. Jakarta - . Melakukan monitoring posisi kas dan simpanan pemda di perbankan,Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembayaran atas beban APBN diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU. 1. Ketentuan angka 11 Pasal 1 diubah dan di antara angka 11 dan angka 12 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka. Disamping sebagai entitas akuntansi SKPKD juga berfungsi sebagai entitas pelaporan. Bertempat di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jl Gatot Subroto Jakarta kemarin (25/03/04), Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP). Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan menggunakan satuan Paket sehingga tidak tercantum pada Halaman IV. Fungsi pengawasan: APBD sebagai acuan untuk. Untuk mencapai angka tersebut, perlu dilakukan pengelolaan PNBP yang optimal dan sistematis. 13. Foto: Ilustrasi APBN (CNBC Indonesia) Akhir tahun anggaran biasanya ditandai dengan peningkatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah. Padahal pelaksanaan ADD sesungguhnya merupakan proses yang didasarkan atas keadaan masyarakat dan desa. (RUU PAN) yang selambat-lambatnya itu dilakukan 15 bulan setelah berakhirnya pelaksanaan APBN tahun anggaran terkait. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 TahunKartu kredit pemerintah merupakan Kartu Kredit Corporate (coporate card), yang diterbitkan oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah. Monitoring dan evaluasi umum dilakukan oleh beberapa instansi di tingkat pusat, instansi tersebut meliputi Kemendagri dan Bappenas. Mahasiswa, pemerintah dan masyarakat. akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalamPanduan Teknis Edisi 31 Tahun 2021 adalah dokumen yang berisi pedoman dan tata cara pengelolaan keuangan negara yang berlaku bagi bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Modul ini disusun oleh Ir. 4. membandingkan saldo awal yang tertuang dalam LPJ dengan saldo akhir yang tertuang dalam LPJ bulan sebelumnya; c. APBD terdiri atas: Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan. LAMPIRAN I. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang. 3) Menteri Keuangan/PPKT, sesuai dengan kewenangannya, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU paling lambat tanggal 31. Pembayaran berbagai tagihan acap kali mengumpul di penghujung tahun anggaran. pemantauan dan pelaporan. Penerapan SPI dilaksanakan melalui penyelenggaraan pengendalianPelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebagaimana disebutkan di atas, mencakup kegiatan-kegiatan, sebagai berikut 1. Monitoring dan evaluasi oleh pusat ini difokuskan pada pemerintah daerah provinsi.